Kategori Regulasi: Administrasi dan Layanan

1.  
  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
    
02-01-2024
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
2.  
  • Keputusan Menteri Agama No 352 Tahun 2023 tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler 1444 H dan Penggunaan Nilai Manfaat
    
10-04-2023
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
3.  
  • Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat
    
06-04-2023
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
4.  
  • Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
    
31-03-2020
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
5.  
  • Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengeluaran Keuangan Haji Untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji
    
20-03-2020
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
6.  
  • Keputusan Menteri Agama Nomor 123 Tahun 2020 tentang Pelaksana Transportasi Udara Jemaah Haji Reguler Tahun 1441 H/2020 M
    
21-02-2020
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
7.  
  • Keputusan Menteri Agama Nomor 233 Tahun 2020 tentang Tim Rekrutmen Dewan Hakim Pada Musabaqah Tilawatil Qur'an ke XXVII Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat
    
10-03-2020
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
8.  
  • Keputusan Menteri Agama Nomor 253 Tahun 2020 tentang Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1441 H/2020 M
    
13-03-2020
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
9.  
  • Keputusan Menteri Agama Nomor 392 Tahun 2020 tentang Penetapan Tim Manajemen Krisis Penyelenggaraan Ibadah haji Tahun 1441 H/ 2020 M
    
09-04-2020
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
10.  
  • Keputusan Menteri Agama Nomor 393 Tahun 2020 tentang Penetapan Bandara Embarkasi haji antara Tahun 1441 H/2020 M
    
09-04-2020
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
11.  
  • Keputusan Menteri Agama Nomor 400 Tahun 2020 tentang Penetapan 1 Ramadan 1441 H
    
23-04-2020
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
12.  
  • Keputusan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Pelaksana Kerja Sama Antara Kementerian Agama dan Persatuan Emirat Arab Bidang Urusan Agama Islam dan Wakaf
    
21-01-2020
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
13.  
  • Keputusan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pencabutan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 229 Tahun 2018 tentang Moratorium Pemberian Izin Baru Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah
    
03-02-2020
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
14.  
  • Keputusan Menteri Agama Nomor 424 Tahun 2020 tentang Panitia, Narasumber, dan Moderator Penyelenggaraan Kegiatan Doa Kebangsaan dan kemanusiaan di Tengah Pandemi Covid-19 Tahun 2020
    
09-05-2020
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
15.  
  • Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
    
17-10-2019
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
16.  
  • Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
    
04-10-2019
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
17.  
  • Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren
    
16-10-2019
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
18.  
  • Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
    
02-10-2019
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
19.  
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal
    
04-01-2018
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
20.  
  • Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/Pmk.05/2018 Tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen Dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
    
18-05-2018
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
21.  
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah
    
26-03-2018
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
22.  
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah
    
26-03-2018
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
23.  
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang
    
17-04-2018
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
24.  
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Indonesia Melayani Tahun 2018-2019
    
25-06-2018
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
25.  
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
    
16-03-2018
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
26.  
  • Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil
    
16-03-2018
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
27.  
  • Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Upacara Bendera di Sekolah
    
25-06-2018
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
28.  
  • Keputusan Menteri Agama RI Nomor 440 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Data dan Informasi pada Kementerian Agama
    
11-07-2018
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
29.  
  • Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018
    
23-08-2018
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
30.  
  • Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 08.05/Sj/B.V/4/Kp.02.3/1/2017 Tentang Perubahan Tata Cara Pengurusan Dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri di LIngkungan Kementerian Agama
    
12-01-2017
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
31.  
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.09/2017 tanggal 13 Pebruari 2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
    
13-02-2017
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
32.  
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah
    
09-05-2017
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
33.  
  • Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur
    
06-02-2017
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
34.  
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan Atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual
    
30-05-2017
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
35.  
  • Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Cuti Bersama Tahun 2017
    
15-06-2017
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
36.  
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
    
12-01-2017
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
37.  
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan
    
24-05-2017
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
38.  
  • Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
    
06-01-2017
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
39.  
  • Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
    
04-01-2017
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
40.  
  • Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan
    
27-03-2017
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
41.  
  • Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor SJ/B.VIII/2/HM.00/1558/2017 tentang Kebijakan Penggunaan Jaringan Internet dan Intranet di Lingkungan Kementerian Agama
    
20-02-2017
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
42.  
  • Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi
    
16-06-2017
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
43.  
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai
    
12-07-2017
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
44.  
  • Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Provinsi
    
06-05-2017
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
45.  
  • Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota
    
16-05-2017
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
46.  
  • Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan
    
06-05-2017
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
47.  
  • Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri
    
04-08-2017
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
48.  
  • Keputusan Menteri Agama No. 582 Tahun 2017 Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama No. 447 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2015 - 2019
    
14-07-2017
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
49.  
  • Keputusan Menteri Agama RI Nomor 186 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Pada Kementerian Agama
    
29-03-2017
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
50.  
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017 Tentang Kawasan Sains Dan Teknologi
    
22-11-2017
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
51.  
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
    
20-11-2017
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
52.  
  • Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 343 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Pemutihan Tugas Atau Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama
    
08-05-2017
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
53.  
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018
    
08-08-2017
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
54.  
  • KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 949 TAHUN 2017 TENTANG UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR PADA KEMENTERIAN AGAMA
    
07-11-2017
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
55.  
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang
    
23-08-2017
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
56.  
  • Keputusan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas pada Kementerian Agama
    
25-01-2016
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
57.  
  • Surat Edaran Inpektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 005 Tahun 2016 tentang Digitalisasi Dokumen dan Entri Data ke dalam Aplikasi e-MPA di Lingkungan Kementerian Agama
    
29-01-2016
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
58.  
  • Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Tata Persuratan Dinas Di Lingkungan Departemen Agama
    
29-01-2016
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
59.  
  • keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 721 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Organisasi Pusat Pengembangan Madrasah
    
05-02-2016
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
60.  
  • Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1023 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Keterampilan di Madrasah Aliyah
    
22-02-2016
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
61.  
  • Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
    
17-06-2016
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
62.  
  • Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Pada Kementerian Agama
    
06-09-2016
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
63.  
  • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum
    
01-08-2016
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
64.  
  • Keputusan Menteri Agama Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama
    
23-12-2016
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
65.  
  • Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor: SJ/B.VIII/2/HM.00/4063/2016 tentang Pemanfaatan Piranti Teknologi Informasi dan Sistem Aplikasi pada Kementerian Agama
    
30-05-2016
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
66.  
  • Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
    
25-05-2016
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
67.  
  • Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan
    
19-07-2016
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
68.  
  • Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan
    
19-07-2016
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
69.  
  • Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan
    
15-06-2016
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
70.  
  • Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Akuntan Publik Pada Kantor Akuntan Publik Yang Melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara
    
28-03-2016
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
71.  
  • Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 7362/SJ/KP.01.1/10/2016 tentang Pemutihan Tugas Atau Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama
    
07-10-2016
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
72.  
  • Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor SJ/B.III/1/HK.00.7/663/2016 tentang Pelaksanaan Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pengembalian Belanja Tahun Anggaran 2016
    
25-01-2016
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
73.  
  • Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor SJ/B.IV/159/2016 tentang Pembayaran Tunjangan Kinerja PNS di Lingkungan Kemenag
    
22-02-2016
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
74.  
  • Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor SJ/B.VI/HK.00.7/876/2016 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Agama
    
10-02-2016
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
75.  
  • Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 6701/SJ/DJ.I/KP.07.6/09/2016 tentang Percepatan Penyaluran Tunjangan Profesi Guru (Inpassing) Bagi Guru Madrasah Yang Telah Diverifikasi Inspektorat Jenderal
    
19-09-2016
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
76.  
  • Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri
    
30-12-2016
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
77.  
  • Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi Berokrasi Kementrian Agama tahun 2016
    
30-03-2016
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
78.  
  • Keputusan Menteri Agama Nomor 702 Tahun 2016 Tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Pada Kementerian Agama
    
01-12-2016
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
79.  
  • PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGURUSAN DOKUMEN ORANG ASING DI BIDANG AGAMA
    
13-06-2016
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
80.  
  • Keputusan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pemutihan Tugas atau Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama
    
11-02-2016
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
81.  
  • KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 31 /PB/2016 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI YANG DIBEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
    
29-07-2016
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
82.  
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
    
25-11-2016
 
Diubah
 
Profil Produk Hukum
  
83.  
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
    
15-04-2016
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
84.  
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara
    
21-01-2015
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
85.  
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
    
21-01-2015
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
86.  
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
    
21-01-2015
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
87.  
  • Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI dan Polri pada Bulan Ramadhan
    
03-06-2015
 
Berlaku hanya pada tahun ditetapkan
 
Profil Produk Hukum
  
88.  
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri
    
17-10-2014
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
89.  
  • Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penanganan Ijazah Palsu Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri di Lingkungan Instansi Pemerintah
    
01-06-2015
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
90.  
  • Keputusan Menteri Agama RI Nomor 126 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama
    
01-06-2015
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
91.  
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
    
12-06-2015
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
92.  
  • Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 011 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Wistleblowing pada Kementerian Agama
    
31-08-2015
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
93.  
  • Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015
    
06-05-2015
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
94.  
  • Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2o15 Tentang Pengendalian Gratifikasi Pada Kementerian Agama
    
27-05-2015
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
95.  
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2015 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Agama
    
28-12-2015
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
96.  
  • Peraturan Presiden Repubik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama
    
15-07-2015
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
97.  
  • Peraturan Presiden Repubik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama
    
15-07-2015
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
98.  
  • Keputusan Menteri Agama RI Nomor 365 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimum pada Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin
    
17-11-2015
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
99.  
  • Surat Edaran Nomor SJ/b.VIII/1/HM.00/1306/2015 tentang Pelaksanaan Penyusunan Bahan Publikasi Tingkat Provinsi
    
11-02-2015
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
100.  
  • Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
    
18-02-2015
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
101.  
  • Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pembagian Tugas Dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
    
12-06-2015
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
102.  
  • Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah
    
30-11-2015
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
103.  
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019
    
22-06-2015
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
104.  
  • Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional Dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional Periode Tahun 2015-2019
    
18-05-2015
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
105.  
  • PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KEMENTERIAN AGAMA
    
27-05-2015
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
106.  
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
    
02-05-2014
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
107.  
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
    
02-05-2014
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
108.  
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Seleksi Calon Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara dan Tata Cara Pembentukan Tim Seleksi
    
13-02-2014
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
109.  
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer Kategori II Tahun 2013
    
07-02-2014
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
110.  
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
    
24-04-2014
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
111.  
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
    
01-09-2014
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
112.  
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
    
02-05-2014
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
113.  
  • Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
    
17-10-2014
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
114.  
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Penataan Tugas Dan Fungsi Kabinet Kerja
    
27-10-2014
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
115.  
  • Keputusan Menteri Agama Nomor 172 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Agama
    
04-11-2014
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
116.  
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
    
15-01-2014
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
117.  
  • Surat Edaran Menteri Penertiban Aparatusr Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor
    
17-11-2014
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
118.  
  • Surat Edaran Menteri Penertiban Aparatusr Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Efektivitas Dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara
    
04-11-2014
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
119.  
  • Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2014 Penetapan Kode Pengenal Kantor Bayar Keputusan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipit Dan Janda/Dudanya, Serta Pensiun Orang Tua Dari Pegawai Negeri Sipil Yang Tewas Dan Tidak Meninggalkan Isteri/Suami Atau Anak
    
19-09-2014
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
120.  
  • Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014
    
29-08-2014
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
121.  
  • Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi
    
09-12-2014
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
122.  
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
    
20-11-2014
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
123.  
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
    
17-10-2014
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
124.  
  • Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Ibtidaiyah Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Salafiyah
    
01-01-2014
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
125.  
  • Pedoman Pelaksanaan Kompetisi Sains Madrasah (KSM) Tahun 2014
    
01-04-2014
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
126.  
  • Petunjuk Teknis Bantuan Siswa Miskin Tahun 2014
    
01-02-2014
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
127.  
  • Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Madrasah Aliyah TAhun 2014
    
01-01-2014
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
128.  
  • Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
    
28-03-2014
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
129.  
  • Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor SJ/B.IV/2/OT.00/296/2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Agama
    
04-02-2014
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
130.  
  • Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Efektivitas Tugas Dan Fungsi Unit Data Dan Informasi Di Kementerian Dan Lembaga Untuk Penyelenggaraan Data Pembangunan Berkelanjutan
    
29-09-2014
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
131.  
  • Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2014 Tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2014
    
01-07-2014
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
132.  
  • Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
    
04-02-2013
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
133.  
  • Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
    
19-03-2013
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
134.  
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
    
06-12-2013
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
135.  
  • Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Pemberian Kuasa Kepada Pimpinan Satuan Kerja Untuk Atas Nama Menteri Agama Menetapkan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama
    
07-05-2013
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
136.  
  • Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor: SJ/B.VIII/2/HM.00/4044/2013 tentang Optimalisasi Tugas dan Fungsi Subbagian Informasi dan Hubungan Masyarakat
    
24-07-2013
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
137.  
  • Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Pegelolaan Barang Milik Negara Kepada Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Agama Negeri Dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
    
01-05-2013
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
138.  
  • Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan
    
29-11-2013
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
139.  
  • Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Permintaan Keterangan Atau Bukti Dari Pihak-Pihak Yang Terikat Oleh Kewajiban Merahasiakan
    
18-04-2013
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
140.  
  • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Dan Pembinaan Pos Kesehatan Pesantren
    
02-01-2013
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
141.  
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
    
27-02-2012
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
142.  
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional
    
20-03-2012
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
143.  
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri
    
07-06-2012
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
144.  
  • Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian agama
    
16-08-2012
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
145.  
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
    
30-10-2012
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
146.  
  • Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) 2012 Dan Dokumen Penetapan Kinerja 2013
    
30-11-2012
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
147.  
  • Keputusan Menteri Agama RI Nomor 200 Tahun 2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agama
    
08-12-2012
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
148.  
  • Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Kementerian Agama
    
26-12-2012
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
149.  
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah
    
28-12-2012
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
150.  
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan
 
    
27-12-2012
 
Dicabut
 
Dicabut
 
Profil Produk Hukum
  
151.  
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penamaan, Singkatan, Dan Akronim Instansi Pemerintah
    
28-12-2012
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
152.  
  • Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.06/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara
    
27-12-2012
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
153.  
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
    
19-06-2012
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
154.  
  • Keputusan Menteri Agama RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Prosedur Operasional Perjalanan DInas Dalam dan Luar Negeri di Lingkungan Kementerian AGama
    
13-03-2012
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
155.  
  • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah
    
24-02-2011
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
156.  
  • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga
    
25-02-2011
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
157.  
  • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penilaian Dokumen Usulan dan Road Map Pelaksanaan Ref Ormasi Birokrasi Kementerianí Lembaga
    
25-02-2011
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
158.  
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
    
25-02-2011
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
159.  
  • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanan Program Manajemen Perubahan
    
25-02-2011
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
160.  
  • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi
    
25-02-2011
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
161.  
  • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (Business Process)
    
25-02-2011
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
162.  
  • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pellaksanaan Quick Wins
    
25-02-2011
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
163.  
  • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanan Program Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management)
    
25-02-2011
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
164.  
  • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian/Lembaga
    
25-02-2011
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
165.  
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik
    
03-05-2011
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
166.  
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
    
05-05-2011
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
167.  
  • Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Penyempurnaan Organisasi Instansi Vertikal Dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Agama
    
06-06-2011
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
168.  
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan
    
12-08-2011
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
169.  
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) Dan Monitoring Dan Evaluasi Reformasi Birokrasi
    
11-11-2011
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
170.  
  • Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pemantapan Pelaksanaan Pelayanan di Lingkungan Kementerian Agama
    
16-12-2011
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
171.  
  • Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Agama
    
16-12-2011
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
172.  
  • Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Informasi Publik Pada Badan Pemeriksa Keuangan
    
06-12-2011
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
173.  
  • Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan
    
07-10-2011
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
174.  
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/Pmk.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara
    
04-02-2010
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
175.  
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.08/2010 tentang Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Publikasi Dan Dokumentasi Pinjaman Dan/Atau Hibah Pemerintah
    
12-02-2010
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
176.  
  • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik
    
22-02-2010
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
177.  
  • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik
    
22-02-2010
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
178.  
  • Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan File Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Agama
    
17-03-2010
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
179.  
  • Keputusan Menteri Agama RI Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Agama
    
23-04-2010
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
180.  
  • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 187/Kmk.01/2010 tentang Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure) Layanan Unggulan Kementerian Keuangan
    
03-05-2010
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
181.  
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
    
06-05-2010
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
182.  
  • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010
    
01-06-2010
 
Habis masa berlakunya
 
Profil Produk Hukum
  
183.  
  • Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
    
09-07-2010
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
184.  
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
    
23-08-2010
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
185.  
  • Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER57/PB/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana
    
10-12-2010
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
186.  
  • Keputusan Menteri Agama RI Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama
    
14-12-2010
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
187.  
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025
    
21-12-2010
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
188.  
  • Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasibirokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Instansi Pemerintah
    
22-12-2010
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
189.  
  • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 20102014
    
30-12-2010
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
190.  
  • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 
    
31-12-2010
 
Dicabut
 
Dicabut
 
Profil Produk Hukum
  
191.  
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
    
21-12-2010
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
192.  
  • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usualan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
    
07-04-2009
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
193.  
  • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah
    
07-04-2009
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
194.  
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
    
18-07-2009
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
195.  
  • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat
    
03-09-2009
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
196.  
  • Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri
    
16-12-2009
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
197.  
  • Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2008 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimum pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
    
27-04-2008
 
Berlaku hanya pada tahun ditetapkan
 
Profil Produk Hukum
  
198.  
  • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi
    
10-07-2008
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
199.  
  • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/011/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
    
26-11-2008
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
200.  
  • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan
    
26-11-2008
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
201.  
  • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas
 
    
31-12-2008
 
Dicabut
 
Dicabut
 
Profil Produk Hukum
  
202.  
  • Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penghematan Energi Dan Air
    
05-05-2008
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
203.  
  • Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: SE/01/M.PAN/1/2008 tentang Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
    
09-01-2008
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
204.  
  • Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 161 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penilaian Ijazah Bidang Studi Islam Pada Perguruan Tinggi Luar Negeri
    
11-04-2007
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
205.  
  • Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimum pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
    
19-04-2007
 
Berlaku hanya pada tahun ditetapkan
 
Profil Produk Hukum
  
206.  
  • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
    
31-05-2007
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
207.  
  • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/12/M.PAN/08/2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah
    
28-08-2007
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
208.  
  • Keputusan Menteri Agama RI Nomor 116 Tahun 2007 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimum pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
    
20-11-2007
 
Berlaku hanya pada tahun ditetapkan
 
Profil Produk Hukum
  
209.  
  • Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2007 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Departemen Agama
    
21-11-2007
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
210.  
  • Keputusan Menteri Agama RI Nomor 122 Tahun 2007 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimum pada Universitas Islam Negeri Malang
    
04-12-2007
 
Berlaku hanya pada tahun ditetapkan
 
Profil Produk Hukum
  
211.  
  • Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penetapan Unit Pelaksana, Tugas dan Fungsi Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Departemen Agama
    
28-03-2006
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
212.  
  • Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/1121/M.PAN/3/2006 tentang Pedoman Umum Tata Naskah dinas Elektronis di Lingkungan Instansi Pemerintah
 
    
29-03-2006
 
Dicabut
 
Dicabut
 
Profil Produk Hukum
  
213.  
  • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
    
20-04-2006
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
214.  
  • Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Tata Persuratan Dinas di Lingkungan Departemen Agama
    
04-07-2006
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
215.  
  • Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di Lingkungan Departemen Agama
    
07-08-2006
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
216.  
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
    
15-12-2006
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
217.  
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian
    
12-10-2005
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
218.  
  • Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden
    
14-11-2005
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
219.  
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
    
28-12-2005
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
220.  
  • Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Penghematan Energi
    
10-07-2005
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
221.  
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/87/M.PAN/8/2005 Tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan Dan Disiplin Kerja
    
10-08-2005
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
222.  
  • Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/26/M.PAN/2/2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
    
24-02-2004
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
223.  
  • Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2004 Teknik Penyusunan Peraturan PerUndang-Undangan di Lingkungan Departemen Agama
    
17-05-2004
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
224.  
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan
    
22-06-2004
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
225.  
  • Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
    
14-10-2004
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
226.  
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
    
27-10-2004
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
227.  
  • Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 256 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Agama
    
29-04-2003
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
228.  
  • Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
    
10-07-2003
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
229.  
  • Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002
    
17-06-2002
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
230.  
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
    
27-12-2002
 
Diubah
 
Profil Produk Hukum
  
231.  
  • Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2010 Tentang Program Percepatan Melalui Penyelenggaraan Layanan Unggulan di Lingkungan Kementerian Agama
    
01-01-2000
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
232.  
  • Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 554 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Prosedur Tetap Pelayanan di Bidang Fasilitatif di Lingkungan Departemen Agama
    
01-01-2000
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
233.  
  • Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang Undang Nomor
    
22-12-2000
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
234.  
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
    
30-05-2000
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
235.  
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme
    
19-05-1999
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
236.  
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi
    
07-05-1999
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
237.  
  • Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08 Tahun 1996 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah
    
15-03-1996
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
238.  
  • Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 Tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah
    
27-09-1995
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
239.  
  • Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1989 Tentang Perpustakaan Nasional
    
06-03-1989
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
240.  
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
    
31-12-1983
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
241.  
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1979 Tentang Penyusutan Arsip
    
04-10-1979
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
242.  
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1976 Tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
    
05-04-1976
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
243.  
  • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan
    
18-05-1971
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
244.  
  • Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
    
29-03-1971
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
245.  
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang
    
15-10-1969
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
246.  
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang
    
05-07-1969
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
247.  
  • Perarturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar
    
16-05-1961
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
248.  
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarga-Negaraan Republik Indonesia
    
29-07-1958
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
249.  
  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Jenis dan Bentuk Peraturan YAng Dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat
    
02-02-1950
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
250.  
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1947 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara Dan Penduduk Negara Republik Indonesia
    
27-02-1947
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
251.  
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara Dan Penduduk Negara
    
10-04-1946
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
252.  
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1946 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 1946 Nomor 10
    
29-11-1946
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
253.  
  • Keputusan Menteri Agama
    
21-01-2020
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
254.  
  • Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama
    
26-02-2020
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
255.  
  • Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020 tentang Standar Perizinan Berusaha Pada Kementerian Agama
    
04-05-2020
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum